Persetujuan pemilik untuk beroperasi di tempat yang disewa

Melayani

Informasi apa di CEIDG

Saat mendaftarkan bisnis, calon pengusaha umumnya wajib menyerahkan formulir CEIDG-1. Formulir tersebut harus mencakup informasi tentang alamat kantor terdaftar perusahaan, tempat usaha tambahan atau bahkan alamat korespondensi. Dalam situasi di mana tempat di mana bisnis akan dilakukan disewa, muncul pertanyaan apakah persetujuan pemilik untuk beroperasi di apartemen sewaan diperlukan?

Bagaimana entri di CEIDG dibuat?

Pemasukan dalam CEIDG dilakukan berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang tanggal 6 Maret 2018 tentang Daftar Pusat dan Informasi Kegiatan Ekonomi dan Titik Informasi bagi Pengusaha dan bersifat deklaratif. Ini bukan keputusan administratif yang menentukan tempat kedudukan dan tempat usaha.Yang penting, otoritas pendaftaran tidak menyelidiki dan tidak mencampuri hubungan hukum perdata antara seseorang yang memulai kegiatan bisnis dan entitas lain dalam lingkup kegiatan ini.

Sesuai dengan Seni. 16 detik 1 di atas Undang-undang tersebut, dianggap bahwa data yang dimasukkan dalam CEIDG adalah benar. Oleh karena itu, data yang dilaporkan oleh calon wirausahawan harus dapat diandalkan dan konsisten dengan fakta. Harus diingat bahwa jika informasi yang diberikan salah, otoritas pencatatan dapat menghapus perusahaan dari daftar. Hasil yang benar dari Art. 29 detik. 1 angka 3 Undang-Undang tentang Pusat Daftar dan Informasi Kegiatan Ekonomi dan Titik Informasi bagi Pengusaha.

Persetujuan pemilik untuk beroperasi di tempat yang disewa

Wajib pajak yang menyewa tempat di mana bisnis akan dilakukan harus memiliki hak legal yang memungkinkan dia untuk menggunakan tempat tersebut. Bisa berupa: perjanjian sewa, hak milik, perjanjian pinjam meminjam, hak pakai terus-menerus, dan lain-lain, yang dihasilkan dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Singkatnya, pada tahap pendaftaran dengan CEIDG tidak ada persyaratan untuk menunjukkan hak legal atas tempat atau real estat. Namun, calon pengusaha harus ingat tentang kewajiban untuk memberikan informasi yang benar secara faktual dalam aplikasi pendaftaran.