Uang muka transaksi luar negeri dan kewajiban perpajakan

Pajak Layanan

Pengusaha sangat sering menerima uang muka untuk melindungi diri dari penarikan kontraktor dari pesanan. Berdasarkan Pasal 19a para. 5 Undang-Undang PPN, kewajiban pajak timbul setelah menerima uang muka, uang muka atau pembayaran di muka, dengan pengecualian layanan yang tercantum dalam pasal. 19a paragraf. 5 butir 4, misalnya pelayanan yang berkaitan dengan pendistribusian tenaga listrik. Aturan ini berlaku bagi Wajib Pajak dalam melakukan transaksi di dalam negeri. Namun berbeda halnya dengan transaksi luar negeri. Jadi kapan kewajiban pajak muncul saat diterima? uang muka transaksi luar negeri?

Uang muka dan WDT

Sebagai aturan, kewajiban pajak dalam hal pengiriman barang intra-Komunitas muncul pada saat faktur diterbitkan, tetapi tidak lebih dari tanggal 15 bulan setelah bulan pengiriman. Oleh karena itu, jika faktur tidak diterbitkan pada saat penjualan, kewajiban pajak akan muncul pada tanggal 15 bulan setelah bulan penyerahan. Oleh karena itu, dalam hal menerima uang muka untuk pengiriman ke negara Uni Eropa lainnya, tidak ada kewajiban pajak yang akan timbul, oleh karena itu, uang muka akan netral dalam hal PPN dan pajak penghasilan.

Perlu diingat bahwa dalam kasus transaksi WNT, uang muka juga tidak menimbulkan kewajiban pajak.

Uang muka dan ekspor barang di luar UE

Kewajiban perpajakan dalam ekspor jasa timbul berdasarkan prinsip umum, yaitu pada saat penyerahan barang atau jasa yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika pengusaha menerima pembayaran di muka sebelum penyerahan, kewajiban pajak akan timbul setelah menerima uang muka. Dalam hal ekspor, juga dimungkinkan untuk menerapkan tarif PPN 0%, asalkan barang diekspor ke luar negeri dalam waktu 2 bulan sejak akhir bulan di mana uang muka diterima. Syarat tambahan adalah memiliki dokumen yang mengkonfirmasi ekspor barang ke negara-negara non-UE.

Uang muka dalam transaksi luar negeri dan pembelian jasa

Dalam hal pembelian jasa, kewajiban pajak timbul pada saat jasa diberikan. Jika pembeli membayar pemasok uang muka sebelum layanan dilakukan, kewajiban untuk membuktikan PPN muncul pada pembayarannya. Oleh karena itu, pembeli, pada saat pembayaran uang muka dalam transaksi luar negeri, akan diminta untuk menunjukkan pajak yang terutang atas impor jasa, pasal. 28b.