Temuan pasca-inspeksi yang dibuat oleh Inspeksi Sanitasi Negara

Melayani

Mungkin sebagian besar pengusaha yang mempekerjakan karyawan menyadari bahwa, selain inspeksi oleh Inspektorat Ketenagakerjaan Nasional (PIP), serta otoritas lain yang berwenang untuk memeriksa keadaan keselamatan di tempat-tempat di mana pekerjaan akan atau dilakukan, mereka juga harus mengambil memperhitungkan kunjungan dari inspektur sanitasi. Keadaan ini hasil langsung dari ketentuan Kode Perburuhan, sesuai dengan Art. 184 2 Undang-undang ini, Inspeksi Sanitasi Negara (PIS) mengawasi dan mengontrol kepatuhan terhadap aturan, peraturan tentang kebersihan kerja dan kondisi lingkungan. Proses inspeksi dapat relatif sederhana atau mengambil bentuk yang lebih kompleks. Pada artikel di bawah ini akan kami uraikan apa saja temuan-temuan pasca pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kebersihan Negara dan apa tujuan dari kegiatannya.

Tujuan kegiatan Inspeksi Sanitasi Negara - informasi dasar

Inspeksi Sanitasi Negara adalah badan yang dibentuk untuk melaksanakan tugas di bidang kesehatan masyarakat, meliputi: dengan mengawasi kondisi kebersihan kerja di perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melindungi kesehatan manusia dari efek merugikan dari bahaya dan gangguan terhadap lingkungan, dan untuk mencegah penyakit, termasuk penyakit menular dan penyakit akibat kerja.

Kegiatan PIS di bidang pengawasan sanitasi preventif termasuk, khususnya, menyetujui dokumentasi desain dalam hal persyaratan kebersihan dan kesehatan untuk konstruksi dan mengubah penggunaan bangunan.

Dalam lingkup pengawasan sanitasi saat ini, tugas PIS meliputi, pertama-tama, pengendalian kepatuhan terhadap ketentuan yang menentukan persyaratan kebersihan dan kesehatan mengenai pemeliharaan kondisi tempat kerja yang higienis dan kondisi kesehatan kerja. lingkungan.

Apa wewenang pengawas sanitasi?

Pada awalnya, harus ditentukan wewenang apa yang dimiliki pengawas sanitasi dalam kaitannya dengan pengusaha. Hak-hak pemeriksa sanitasi ditetapkan dalam ketentuan Bab 3 Undang-Undang 14 Maret 1985 tentang Pemeriksaan Kesehatan Negara, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PIS. Artinya, sesuai dengan peraturan tersebut di atas, pengawas kebersihan negara sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan berhak antara lain:

  • akses setiap saat, siang dan malam, di kota-kota dan desa-desa, ke tempat kerja dan semua kamar dan perangkat yang termasuk di dalamnya, fasilitas utilitas umum, fasilitas komersial, sarana transportasi dan fasilitas terkait, serta fasilitas yang sedang dibangun;
  • meminta keterangan tertulis atau lisan dan memanggil serta menanyai orang;
  • menuntut penyajian dokumen dan pengungkapan semua data;
  • pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium.

Orang yang melakukan kegiatan pemeriksaan mendapat perlindungan hukum khusus dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana diatur dalam peraturan tersendiri bagi pejabat publik.

Mulai masa percobaan 30 hari gratis tanpa pamrih!

Temuan pasca-inspeksi yang dibuat oleh PIS

Menurut Seni. 23 detik 2 dari Undang-Undang PIS, penyimpangan yang ditemukan sebagai hasil pemeriksaan dimasukkan ke dalam buku catatan konstruksi, dengan indikasi tanggal penghapusannya.

Rekomendasi pasca inspeksi dan data lain yang dihasilkan dari kegiatan inspeksi dimasukkan oleh pegawai yang berwenang dari inspektur sanitasi negara yang kompeten ke dalam buku inspeksi. Dalam keadaan hukum saat ini, kewajiban bagi pengusaha untuk menyimpan dan menyimpan buku kendali hasil dari Art. 57 detik 1 Undang-Undang 6 Maret 2018 - UU Pengusaha, yang selanjutnya disebut UU Pengusaha.

Dalam pasal 5 UU Kewirausahaan, kita akan menemukan ketentuan tentang pembatasan penguasaan kegiatan ekonomi, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan buku audit. Sesuai dengan Seni. 57 detik 1 Hak Pengusaha, pengusaha wajib menyimpan dan menyimpan di tempat duduknya buku pengawasan serta otorisasi dan protokol pengendalian.Pengusaha membuat buku kendali berupa:

  • di atas kertas, juga dalam bentuk sekumpulan dokumen, atau
  • elektronik.

Hukum pengusaha mencakup ketentuan yang menguntungkan dari sudut pandang pemilik usaha, yang merupakan praduga hukum yang memberikan konfirmasi informasi yang dimuat di media elektronik dengan catatan yang terkandung dalam dokumen yang disimpan oleh pengusaha dalam bentuk tradisional. Diduga data yang terdapat dalam buku pemeriksaan yang dilakukan dalam bentuk elektronik dikonfirmasikan dalam dokumen yang disimpan oleh pengusaha.

Informasi apa yang harus dimasukkan dalam buku audit? Jawaban atas pertanyaan ini terkandung dalam Art. 57 detik 2 Hak pengusaha. Berdasarkan ketentuan ini, buku audit memuat entri yang meliputi:

  • penunjukan otoritas inspeksi,
  • penunjukan izin pemeriksaan,
  • lingkup bahan pemeriksaan yang dilakukan,
  • tanggal dimulainya dan selesainya pemeriksaan.

Pertanyaan lain yang perlu dijawab adalah: siapa yang berwenang membuat entri dalam buku audit yang disimpan dalam bentuk tradisional dan elektronik, masing-masing? Nah, entri dalam buku inspeksi disimpan dalam bentuk:

  • kertas - dibuat oleh pihak pengendali,
  • elektronik - dilakukan oleh pengusaha.

Dalam hal dilakukan pemeriksaan, pengusaha wajib segera menyerahkan kepada pemeriksa buku pemeriksaan berupa:

  • kertas - dengan memberikan yang asli atau salinan dari fragmennya, atau
  • elektronik - dengan menyediakan akses dengan menggunakan perangkat yang memungkinkan Anda membaca kontennya atau membuat cetakan dari sistem TI tempat buku kontrol disimpan, disertifikasi oleh pengusaha untuk kepatuhan dengan entri dalam buku kontrol.

Pengusaha dibebaskan dari menunjukkan buku inspeksi, jika penyerahannya tidak mungkin karena menyediakannya untuk lembaga inspeksi lain. Dalam hal demikian, pengusaha menyerahkan buku pemeriksaan di tempat kedudukan lembaga inspeksi dalam waktu 3 hari kerja sejak tanggal pengembalian buku oleh lembaga inspeksi lain (Pasal 57 (8) UU Pengusaha).

Pembebasan dari kewajiban menyimpan buku audit

Berkenaan dengan pengusaha tertentu, kewajiban untuk menerapkan Art. 57 Hak Pengusaha, yaitu ketentuan yang membebankan kewajiban kepada pengusaha untuk menyimpan, menyimpan dan menyerahkan buku pemeriksaan kepada instansi yang berwenang. Peraturan yang relevan dalam hal ini terkandung dalam ketentuan Art. 62 Hak-hak Pengusaha.

Selain itu, menurut Art. 65 Hak-hak pengusaha, ketentuan Bab 5 Undang-undang ini tidak berlaku untuk menguasai:

  • dilakukan berdasarkan Undang-undang 29 November 2000 - Hukum Atom;
  • administrasi kepabeanan dan fiskal dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam bagian V, bab 1 Undang-undang 16 November 2016 tentang Administrasi Pendapatan Nasional;
  • dilakukan berdasarkan Undang-undang 20 Juli 1991 tentang Pemeriksaan Perlindungan Lingkungan di bidang pengelolaan sampah.

Ringkasan

Inspeksi Sanitasi Negara berhak untuk mengontrol kondisi kebersihan kerja di tempat kerja di bawah apa yang disebut pengawasan sanitasi secara preventif dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemeriksa sanitasi dapat melakukan pemeriksaan di perusahaan dalam ruang lingkup yang ditentukan dalam ketentuan UU PIS. Penyimpangan yang ditemukan sebagai hasil dari kegiatan inspeksi dimasukkan dalam log konstruksi. Rekomendasi dan temuan pasca inspeksi serta kesimpulan lain yang dihasilkan dari inspeksi dicatat dalam buku inspeksi, yang kewajibannya diatur oleh ketentuan Undang-Undang - UU Pengusaha.