Pendapatan dari pemberian lisensi untuk menggunakan ciptaan

Situs Web

Lisensi merupakan salah satu perwujudan hak cipta dan sesuai dengan pengertian hukum yang termuat dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Hak Terkait berarti perjanjian penggunaan suatu ciptaan. Karena fakta bahwa suatu karya dianggap sebagai manifestasi dari aktivitas kreatif yang bersifat individual, yang dibuat dalam bentuk apa pun, terlepas dari nilai, tujuan, dan cara pengungkapannya, ruang lingkup pemberian lisensi mungkin sangat luas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu dianalisis apa yang dimaksud dengan pendapatan dari pemberian lisensi.

Kualifikasi yang tepat dari sumber pendapatan

Pendapatan dari pemberian lisensi, yaitu dari penggunaan hak cipta oleh pencipta atau pelepasan hak-hak ini, terjadi ketika dua kondisi terpenuhi:

  • terlebih dahulu perlu adanya subjek hak milik berupa ciptaan,
  • kedua, pendapatan yang dihasilkan harus terkait langsung dengan penggunaan atau pelepasan hak cipta tertentu.

Menurut katalog yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pendapatan yang diperoleh dari pemberian lisensi dapat diperlakukan sebagai:

  • pendapatan dari kegiatan usaha non pertanian (Pasal 10 (1) (3) UU PIT),
  • penghasilan dari modal tunai dan hak milik (Pasal 10 (1) (7) UU PIT).

Hak Cipta dan segala manifestasinya dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tertentu. Selain itu, sebagai hasil dari Art. 55 KUHPerdata, komponen perusahaan meliputi: hak milik dan hak milik terkait.

Akibatnya, jika izin diberikan oleh badan yang menjalankan usaha, pendapatan yang diperoleh harus diklasifikasikan sebagai berasal dari kegiatan usaha. Sebaliknya, jika pencipta adalah orang perseorangan yang tidak melakukan kegiatan usaha, maka penghasilan yang diperoleh harus dianggap sebagai penghasilan dari hak milik.

Pada titik ini, ada baiknya menunjuk ke isi Seni. 18 UU PIT. Mengingat ketentuan ini, pendapatan dari hak milik adalah pendapatan khususnya dari hak cipta dan hak terkait dalam arti peraturan tersendiri, hak atas desain inventif, hak atas topografi sirkuit terpadu, merek dagang dan desain dekoratif, termasuk penjualan hak tersebut. . Berkat kata-kata "khususnya", daftar di atas tidak lengkap, yang berarti bahwa hak milik lainnya juga dapat dimasukkan dalam katalog ini.

Di lain pihak, mengenai penentuan saat timbulnya pendapatan dari pemberian lisensi, harus ditunjukkan bahwa menurut Art. 11 detik 1 Undang-Undang PIT, pendapatan, sebagai suatu peraturan, termasuk uang dan nilai tunai yang diterima atau disediakan untuk wajib pajak pada tahun kalender serta nilai manfaat yang diterima dalam bentuk barang dan manfaat gratis lainnya. Oleh karena itu, pendapatan dari perizinan harus diakui pada saat diterima.

Selain itu, perlu dicatat bahwa menurut Art. 41 UU PIT, uang muka pajak atas penghasilan dari pemberian lisensi dipungut oleh badan pembayar, yang dalam hal ini bertindak sebagai pembayar.

Biaya yang dapat dikurangkan dari pajak saat memberikan lisensi

Sebagaimana ditunjukkan, pendapatan izin dapat merupakan suatu unsur kegiatan usaha.

Menurut kata-kata Seni. 14 detik 2 angka 1 UU PIT, pendapatan dari kegiatan usaha juga termasuk pendapatan dari penjualan aset yang digunakan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau ketika menjalankan departemen khusus produksi pertanian, seperti aset tetap atau aset tidak berwujud, termasuk yang nilai awalnya kurang dari PLN 3.500, jika melebihi PLN 1.500. Hak cipta dan hak terkait properti adalah aset tidak berwujud, oleh karena itu penggunaannya, termasuk pemberian lisensi, dapat diperlakukan sebagai pendapatan dari kegiatan bisnis.

Mulai masa percobaan 30 hari gratis tanpa pamrih!

Mengenai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, harus dicatat bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari pajak untuk hak atas aset tidak berwujud didefinisikan sebagai 50% dari jumlah pendapatan (Pasal 22 (9) (3) UU PIT). Ketentuan ini dengan jelas menyebutkan pencipta dan pelaku, yaitu orang yang memproduksi barang tidak berwujud yang dilindungi oleh hak cipta atau hak terkait (karya atau pertunjukan seni).

Cara penentuan biaya di atas sebesar 50% tidak berlaku untuk pendapatan yang diperoleh sebagai bagian dari kegiatan usaha. Sesuai dengan Seni. 22 detik 12, biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. 22 detik 9 poin 3 UU PIT, yaitu biaya sebesar 50%.

Pendapatan dari perizinan dan PPN

Untuk suatu biaya, pengalihan hak cipta dan pemberian lisensi untuk menggunakan suatu ciptaan, berdasarkan Undang-Undang PPN, merupakan penyediaan layanan. Sebagai berikut dari Art. 8 detik1 Undang-undang, penyediaan layanan terhadap pembayaran adalah setiap layanan yang diberikan kepada orang perseorangan, badan hukum atau unit organisasi tanpa badan hukum, yang bukan merupakan penyediaan barang, termasuk pengalihan hak atas aset tidak berwujud, terlepas dari bentuk di mana transaksi hukum itu dilakukan.

Perlu dicatat bahwa sesuai dengan Art. 15 detik 3a Undang-Undang PPN, jasa pencipta dan artis, dalam arti ketentuan tentang hak cipta dan hak terkait, dibayar dalam bentuk biaya untuk transfer atau lisensi hak cipta atau hak pertunjukan artistik atau kinerja mereka dikecualikan dari ruang lingkup kegiatan ekonomi kena pajak PPN yang dilakukan secara mandiri, termasuk remunerasi melalui organisasi pengelolaan kolektif hak cipta atau hak terkait.

Ketika menjelaskan ketentuan di atas, perlu ditegaskan bahwa jika pencipta memberikan lisensi secara pribadi, dan bukan sebagai bagian dari bisnis, maka penyediaan layanan tersebut tidak dikenakan pajak. Di sisi lain, dalam hal pemberian izin oleh pengusaha, pajak keluaran harus dibayar.