Transfer dari daftar pembayar PPN aktif

Pajak Layanan

Pengusaha yang merupakan Wajib Pajak PPN aktif yang lagi-lagi mulai memenuhi syarat untuk dicakup oleh pembebasan subyektif dan ingin dikecualikan, kemudian mengajukan surat pernyataan yang menyiratkan bahwa mereka akan tetap berada dalam daftar PPN tetapi berstatus sebagai Wajib Pajak yang dibebaskan. . Di akhir tahun 2016 Situasi ini adalah satu-satunya yang mengakibatkan pemindah PPN aktif dari daftar pembayar PPN aktif ke yang dibebaskan dari PPN. Dalam artikel berikut, persyaratan baru untuk transfer dari daftar wajib PPN aktif ke daftar wajib pajak yang dibebaskan.

Transfer dari daftar wajib PPN aktif ke daftar wajib pajak yang dibebaskan pada akhir tahun 2016.

Sampai akhir tahun 2016, sesuai dengan Art. 96 detik. 10 UU PPN, Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak aktif sekaligus:

  1. mencapai nilai penjualan yang lebih rendah dari yang ditentukan dalam Art. 113 paragraf. 1, yaitu 200.000 zloty. atau

  2. mulai melakukan penjualan hanya dikecualikan di bawah Art. 43 UU PPN,

- dan ingin memanfaatkan kembali pembebasan PPN subyektif atau obyektif, kemudian mereka mengajukan pemberitahuan pembaruan menggunakan formulir PPN-R ke kantor pajak yang berwenang, yang mengakibatkan tetap berada dalam daftar PPN sebagai wajib pajak yang dibebaskan.

Hingga akhir tahun 2016, hanya kasus-kasus di mana status pajak perusahaan yang merupakan wajib pajak aktif diubah menjadi wajib pajak bebas PPN.

Ketentuan untuk menggunakan kembali pembebasan PPN

Jika syarat dasar pengembalian pembebasan PPN di atas terpenuhi, wajib pajak dapat melakukannya paling cepat setelah 12 bulan, yang harus dihitung:

  1. sejak akhir tahun di mana wajib pajak kehilangan hak atas pembebasan PPN atau mengundurkan diri secara sukarela,

  2. dari awal tahun menjadi tahun pajak sebelumnya yang mencapai nilai jual kurang dari 200 ribu. zloty.

Situasi baru untuk mentransfer pembayar PPN aktif ke daftar wajib pajak yang dibebaskan

Menurut seni yang diubah. 96 UU PPN mulai 1 Januari 2017. Selain situasi di atas untuk mentransfer pembayar PPN aktif ke daftar pembayar PPN yang dibebaskan, ditambahkan situasi di mana penghapusan dari daftar pembayar PPN aktif dari entitas yang:

  1. mulai melakukan penjualan hanya dikecualikan atau

  2. membuat pemberitahuan bahwa mereka hanya akan melakukan penjualan yang dikecualikan sesuai dengan Art. 43 UU PPN

- dan meninggalkannya dalam daftar wajib pajak yang dibebaskan dari PPN akan terjadi dalam situasi di mana:

  1. Wajib Pajak menunjukkan dalam SPT PPN yang disampaikan selama 6 bulan berturut-turut atau 2 triwulan berturut-turut hanya penjualan yang dibebaskan sesuai dengan pasal. 43 UU PPN dan

  1. belum mengajukan permohonan pemutakhiran dengan menggunakan formulir PPN-R kepada KPP yang berwenang,

Namun, menurut Seni. 96 detik. 10b Undang-undang PPN, situasi yang dibicarakan tidak berlaku jika wajib pajak, sebagai akibat dari penjelasan yang diajukan sehubungan dengan keadaan yang disebutkan di atas, membuktikan bahwa kurangnya penjualan selain bebas pajak dalam deklarasi terkait dengan kekhususan dari kegiatan usaha yang dilakukan, dan tidak sampai kepada penghentian penjualan selain yang dibebaskan dari pengenaan pajak.

Dalam keadaan di atas, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat mengembalikan Wajib Pajak ke dalam Daftar Wajib Pajak PPN yang masih aktif tanpa perlu menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, apabila Wajib Pajak membuktikan bahwa kekurangan penjualan selain yang dibebaskan pajak dalam Surat Pernyataan tersebut terkait kekhususan kegiatan usaha, dan bukan penghentian penjualan selain dibebaskan dari pengenaan pajak.

Koreksi PPN yang dipotong

Kembali ke pembebasan PPN dikaitkan dengan perubahan tujuan penggunaan aset dan komponen
dan barang, bahan dalam persediaan, yang akan dikaitkan dengan koreksi PPN yang telah dipotong sebelumnya:

  1. dalam hal harta selain real estat, untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tahun perubahan peruntukan,

  2. dalam hal harta lainnya berupa real estat, untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tahun perubahan peruntukan,

  3. dalam hal barang, bahan dalam penyelesaian untuk periode penggunaan kembali pembebasan PPN terjadi.