Sewa menyewakan mobil dan pendapatan

Pajak Layanan

Sebagai bagian dari bisnisnya, ia menggunakan mobil penumpang yang dibeli berdasarkan ketentuan sewa operasi, yang juga ia sewa.Apakah sub-sewa mobil sewaan dari pihak pengusaha menghasilkan pendapatan dari kegiatan ekonomi non-pertanian?

Marek, Wroclaw 

Dalam hal menyewakan mobil sewaan, pengusaha menghasilkan pendapatan, yang harus diklasifikasikan sebagai pendapatan dari kegiatan ekonomi non-pertanian.

Wajib Pajak yang menjalankan usaha mencantumkan penghasilan yang diperoleh dengan sumber penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. 10 detik 1 poin 3 UU PIT - kegiatan ekonomi non-pertanian. Sebagai aturan, semua pendapatan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan harus diklasifikasikan ke sumber ini.

Sudah menjadi praktik umum untuk menggunakan mobil penumpang di bawah kontrak sewa guna usaha untuk tujuan perusahaan. Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan fungsi leasing diatur dalam KUHPerdata. Sesuai dengan Seni. 7091 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, melalui kontrak sewa-menyewa, pihak pembiayaan berjanji, dalam lingkup kegiatan usahanya, untuk membeli barang dari penjual yang ditunjuk di bawah kondisi yang ditentukan dalam kontrak ini dan memberikan barang ini kepada pengguna untuk digunakan. atau menggunakan dan menerima manfaat untuk jangka waktu tertentu, dan pengguna menyanggupi untuk membayar kepada pihak pembiayaan dengan angsuran yang disepakati, imbalan tunai, paling sedikit sama dengan harga atau imbalan pembelian barang oleh pihak pembiayaan. Kontrak leasing harus dibuat secara tertulis, jika tidak, batal demi hukum.

Jika lessor setuju, pengusaha dapat menyewakan mobil leasing. Aturan ini tersirat dalam isi Seni. 70912 KUH Perdata, yang menurutnya, tanpa persetujuan pihak pemberi dana, pemakai tidak boleh memberikan barang-barang untuk digunakan kepada pihak ketiga. Dalam hal pelanggaran kewajiban di atas, pihak pembiayaan dapat mengakhiri perjanjian sewa dengan segera, kecuali para pihak telah menyepakati jangka waktu pemberitahuan.

Fitur dari perjanjian sewa (serta perjanjian sublease) adalah pembayarannya. Akibatnya, jumlah yang diterima atas dasar menyewakan mobil harus dianggap sebagai penghasilan kena pajak. Sesuai dengan Seni. 14 detik 1 Undang-Undang PIT, pendapatan dari kegiatan usaha dianggap sebagai jumlah yang harus dibayar, bahkan jika itu tidak benar-benar diterima, setelah tidak termasuk nilai barang yang dikembalikan, diberikan diskon dan diskon. Dalam hal wajib pajak yang menjual barang dan jasa yang dikenakan pajak atas barang dan jasa, pendapatan dari penjualan ini dianggap sebagai pendapatan dikurangi pajak atas barang dan jasa yang terutang.

Penjelasan lebih rinci tentang aturan di atas dapat ditemukan di Art. 14 detik 2 UU PIT, yang menyajikan katalog pendapatan yang diklasifikasikan sebagai kegiatan ekonomi non-pertanian. Pada titik ini, ada baiknya mengacu pada seni. 14 detik 2 poin 11 dari yang disebutkan di atas undang-undang yang menyatakan bahwa penghasilan dari kegiatan usaha adalah penghasilan dari persewaan, menyewakan, menyewakan, menyewakan kembali, dan kontrak lain yang sejenis, harta kekayaan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Tidak diragukan lagi, mobil yang diambil oleh pengusaha dengan sewa operasi itu terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Akibatnya, wajib pajak juga harus mengkualifikasikan dana yang diperoleh dari menyewakan mobil sebagai pendapatan dari kegiatan usaha. Walaupun mobil yang diambil dengan sewa operasi bukan merupakan kekayaan tetap wajib pajak, karena bukan miliknya, ketentuan tersebut mengacu pada harta yang “berkaitan” dengan kegiatan usaha, dan bukan milik pengusaha.

Posisi di atas dikonfirmasi oleh otoritas pajak. Contohnya adalah interpretasi individu Direktur Informasi Pajak Nasional 26 Juni 2017, No. 0111-KDIB1-1.4011.27.2017.2.MG, di mana otoritas pajak menunjukkan hal berikut dalam justifikasi: Dengan mempertimbangkan ketentuan undang-undang perpajakan yang disebutkan dan uraian yang disajikan tentang peristiwa di masa depan, harus dinyatakan bahwa pendapatan yang diterima oleh Pemohon dari menyewakan mobil sewaan harus dianggap sebagai pendapatan yang terkait dengan komponen properti yang terkait dengan kepemilikan tunggal. Sebagai berikut dari uraian kasus yang bersangkutan, perjanjian sewa-menyewa tersebut di atas mobil itu disimpulkan oleh Pemohon sebagai bagian dari kepemilikan tunggal. Oleh karena itu, pendapatan tersebut digabungkan dengan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ini, sebagai aset yang terkait dengan kegiatan usaha non pertanian yang dilakukan oleh Pemohon secara individu.

Karena hal-hal di atas, harus dinyatakan bahwa pembayaran sublet untuk kemitraan umum oleh Pemohon mobil yang dirujuk dalam aplikasi menghasilkan pendapatan dari sumber sebagaimana dimaksud dalam Art. 10 detik 1 poin 3 UU Pengadaan Umum (yaitu dari kegiatan ekonomi non-pertanian).

Meringkas pertimbangan di atas, perlu ditegaskan bahwa ternyata pendapatan dari menyewakan mobil sewaan dianggap sebagai bagian dari kegiatan usaha non-pertanian. Pengusaha harus ingat bahwa tanpa persetujuan dari lessor (pihak pembiayaan), tidak dapat disewakan kepada pihak ketiga.

Contoh 1.

Seorang wajib pajak yang menjalankan bisnis non-pertanian telah menandatangani perjanjian sewa untuk mobil penumpang. Dalam perjalanan usahanya, ternyata mobil tidak diperlukan untuk menjalankan usahanya, oleh karena itu ia memutuskan untuk menyewakannya. Pengusaha memperoleh persetujuan lessor untuk operasi semacam itu. Dana yang diterima dari penyewa untuk menyewakan mobil sewaan merupakan pendapatan bagi pengusaha dari kegiatan usaha non pertanian.