Penggunaan mobil gratis dan PPN

Pajak Layanan

Mobil penumpang merupakan komponen dari hampir setiap perusahaan dan digunakan untuk melakukan kegiatan kena pajak. Dalam hal penyerahan barang yang dibayar atau pemberian jasa untuk mobil penumpang, tidak diragukan lagi bahwa penjualan tersebut dikenakan PPN. Namun bagaimana jika mobil penumpang digunakan secara gratis? Dalam hal ini, apakah perlu juga membayar pajak atas barang dan jasa untuk penggunaan mobil secara gratis?

Penggunaan mobil gratis berdasarkan PPN

Sebagai aturan, penyediaan layanan terhadap pembayaran dikenakan pajak. Undang-undang PPN, bagaimanapun, menyediakan situasi di mana pajak juga harus dibayar atas penyediaan layanan gratis. Menurut Seni. 8 detik 2 poin 1 Undang-undang, penggunaan barang-barang yang merupakan bagian dari perusahaan wajib pajak untuk tujuan selain kegiatan usaha wajib pajak, termasuk khususnya untuk keperluan pribadi karyawannya, termasuk mantan karyawan, mitra, pemegang saham, pemegang saham, anggota koperasi dan anggota rumah tangganya, anggota badan hukum, anggota perkumpulan, jika Wajib Pajak berhak, seluruhnya atau sebagian, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang sebesar pajak masukan atas perolehan, impor atau pembuatan barang-barang tersebut. atau bagian komponennya.

Dengan demikian, sebagaimana dapat dilihat dari definisi di atas, penggunaan mobil penumpang untuk kepentingan pribadi secara cuma-cuma merupakan kegiatan kena pajak, dengan ketentuan bahwa wajib pajak berhak untuk memotong pajak masukan atas pembelian atau pembuatan mobil tersebut. Akibatnya, jika tidak ada hak untuk memotong pajak masukan atas pembelian kendaraan, maka kewajiban pajak tidak akan muncul.

Oleh karena itu, pengenaan pajak atas penggunaan mobil penumpang secara gratis tergantung pada kondisi berikut:

  • Kendaraan bermotor merupakan bagian dari usaha wajib pajak.

  • Mobil digunakan untuk keperluan selain usaha wajib pajak, khususnya untuk keperluan pribadi setiap orang.

  • Menggunakannya tidak dipungut biaya.

  • Untuk pembelian mobil penumpang atau bagian-bagiannya, wajib pajak berhak untuk memotong pajak masukan secara keseluruhan atau sebagian.

Contoh 1.

Wajib pajak yang melakukan kegiatan medis membeli mobil penumpang. Karena kegiatan medis tersebut dibebaskan dari pajak, maka wajib pajak tidak berhak untuk memotong pajak masukan atas perolehan ini. Wajib pajak meminjamkan istrinya mobil untuk keperluan pribadinya secara gratis. Tindakan tersebut tidak akan mengakibatkan keharusan untuk membayar PPN.

Contoh 2.

Wajib pajak membeli mobil penumpang dan dipotong pajak masukan atas akuisisi ini. Sebagai bagian dari menjalin kontak bisnis dan untuk mendapatkan klien baru, dia meminjamkan mobil itu ke kontraktor lain. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa mobil tersebut digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, yang berarti tidak akan timbul kewajiban untuk membayar pajak.

Perlu juga dicatat bahwa jika pembelian mobil itu sendiri tidak memberikan hak untuk memotong pajak, tetapi hak ini karena pembelian komponen untuk kendaraan ini, penggunaan mobil secara gratis adalah kegiatan kena pajak. Namun, ini tidak mengharuskan penggunaan pajak untuk penggunaan pribadi seluruh mobil, tetapi hanya bagian komponennya.

Selain itu, perlu dicatat bahwa jika wajib pajak hanya memiliki hak terbatas untuk memotong pajak masukan atas pembelian mobil penumpang, maka mentransfernya untuk penggunaan gratis tidak akan mengakibatkan kewajiban untuk mengenakan pajak atas transaksi tersebut. Hal ini dinyatakan dalam Seni. 8 detik 5 UU PPN, yang berkaitan langsung dengan pembatasan pengurangan pajak masukan sebesar 50% dalam penggunaan kendaraan ini untuk keperluan pribadi dan bisnis. Hal ini dinyatakan dalam Seni. 86a UU PPN.

Contoh 3.

Seorang wajib pajak yang menjalankan bisnis telah membeli mobil penumpang, yang akan digunakannya untuk keperluan bisnis dan pribadi. Wajib pajak memotong 50% dari pajak masukan atas pembelian mobil ini. Jika mobil diserahkan untuk penggunaan pribadi, gratis, tidak ada kewajiban untuk membayar PPN.

Jumlah kena pajak untuk meminjamkan kendaraan secara gratis

Jika kita menentukan bahwa peminjaman gratis kendaraan untuk tujuan selain kegiatan bisnis akan mengakibatkan kewajiban untuk mengenakan pajak atas kegiatan ini, basis pajak yang menjadi dasar penghitungan pajak keluaran harus ditentukan. Dalam kasus yang dianalisis oleh kami, basis pajak adalah biaya penyediaan layanan yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak memberikan panduan tentang cara menentukan biaya tersebut. Praktek umum telah mengembangkan metode yang terdiri dari menghitung biaya layanan sebagai bagian yang tepat dari biaya penyusutan, ditambah dengan biaya operasional saat ini selama periode penyediaan kendaraan.

Contoh 4.

Di perusahaan, biaya penyusutan bulanan untuk mobil penumpang adalah PLN 1.000. Namun, biaya bulanan asuransi, perbaikan dan biaya operasional adalah PLN 200. Perusahaan meminjamkan karyawannya sebuah mobil gratis untuk penggunaan pribadinya selama 10 hari dalam sebulan. Oleh karena itu, basis pajaknya adalah 10/30 x (1000 + 200) = PLN 400. Perusahaan harus membayar pajak sebesar 23% atas jumlah ini.

Mendokumentasikan peminjaman kendaraan secara gratis

Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, layanan gratis tidak harus didokumentasikan dengan faktur. Akibat perubahan peraturan tersebut, institusi internal invoice tidak berfungsi saat ini. Perlu juga ditekankan bahwa ketika layanan diberikan kepada orang perseorangan yang tidak melakukan kegiatan bisnis, juga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan tanda terima. Kegiatan yang dilakukan secara cuma-cuma dibebaskan dari kewajiban mendaftar di kasir.