Layanan gratis untuk kebutuhan sendiri - masalah perpajakan

Pajak Layanan

Telah diketahui dengan baik bahwa pajak barang dan jasa tunduk pada aktivitas berbayar untuk entitas lain. Namun dalam realitas ekonomi terdapat situasi dimana wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha memberikan pelayanan secara cuma-cuma untuk kebutuhannya sendiri. Dalam situasi seperti itu, muncul pertanyaan apakah kegiatan semacam itu juga menyebabkan kewajiban untuk membayar PPN.

Definisi penyediaan layanan gratis

Sebagai aturan, pajak dikenakan atas penyediaan barang terhadap pembayaran dan penyediaan layanan terhadap pembayaran. Pasal 8 detik. 2 Undang-Undang PPN, bagaimanapun, menetapkan bahwa berikut ini juga dianggap sebagai memberikan layanan terhadap pembayaran:

  • penggunaan barang-barang yang merupakan bagian dari badan usaha Wajib Pajak untuk keperluan di luar kegiatan usaha Wajib Pajak, termasuk khususnya untuk keperluan pribadi Wajib Pajak atau pegawainya, termasuk mantan pegawai, rekanan, pemegang saham, anggota koperasi, dan anggota rumah tangganya. , anggota badan hukum, anggota perkumpulan, jika Wajib Pajak berhak, seluruhnya atau sebagian, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan jumlah pajak masukan atas perolehan, impor atau pembuatan barang-barang tersebut atau bagian-bagiannya,

  • penyediaan layanan gratis untuk keperluan pribadi wajib pajak atau karyawannya, termasuk mantan karyawan, rekanan, pemegang saham, pemegang saham, anggota koperasi dan anggota rumah tangga mereka, anggota badan hukum badan hukum, anggota asosiasi dan penyediaan layanan lainnya cuma-cuma untuk keperluan di luar kegiatan usaha Wajib Pajak.

Peraturan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa pengenaan pajak atas layanan gratis akan terjadi jika dua kondisi terpenuhi. Pertama, hanya menyangkut layanan gratis yang melayani tujuan selain kegiatan usaha wajib pajak, dan kedua, hanya situasi di mana wajib pajak berhak untuk mengurangi pajak keluaran dengan jumlah pajak masukan yang dibayarkan atas pembelian barang dan jasa terkait. ke layanan tersebut.

Pemberian jasa secara cuma-cuma dikenakan PPN apabila dilakukan untuk tujuan selain kegiatan usaha Wajib Pajak. Dengan demikian, manfaat tersebut untuk keperluan kegiatan usaha Wajib Pajak tidak dikenakan PPN.

Penyediaan jasa secara cuma-cuma untuk tujuan usaha terjadi jika hal itu terjadi sebagai bagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dan berkaitan, bahkan secara tidak langsung, dengan kegiatan kena pajak yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan tersebut. Penyediaan jasa lainnya secara cuma-cuma adalah untuk tujuan selain kegiatan usaha wajib pajak.

Contoh 1.

Seorang wajib pajak yang menjalankan bisnis di Radom, untuk melakukan perjalanan ke pelanggan yang berlokasi di Wrocław, menggunakan bahan bakar perusahaan dengan mengisi bahan bakar mobil pribadinya. Konsumsi barang yang belum dibayar tersebut bukan merupakan kegiatan kena pajak karena dilakukan untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Contoh 2.

Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang perbaikan peralatan rumah tangga, menggunakan alat perusahaan dan suku cadang perusahaan, memperbaiki mesin cucinya sendiri. Karena Wajib Pajak berhak untuk memotong Pajak Masukan karena pembelian suku cadang dan perbaikannya tidak berkaitan dengan kegiatan usaha, maka kegiatan tersebut akan dikenakan PPN.

Basis pajak untuk layanan gratis

Sesuai dengan Seni. 29a paragraf. 5 Undang-Undang PPN, dasar pengenaan pajak untuk layanan gratis adalah biaya penyediaan layanan tersebut yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Biaya ini adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan pelayanan. Lebih khusus, itu akan menjadi biaya aktual yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk penyediaan layanan ini, yang akan menjadi jumlah total biaya yang dikeluarkan olehnya.

Sebagai catatan tambahan, perlu dicatat bahwa ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengatur prinsip-prinsip pendokumentasian pemberian pelayanan secara cuma-cuma. Saat ini tidak ada kewajiban untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut dengan faktur. Wajib pajak dapat mendokumentasikannya dengan cara apa pun, misalnya melalui bukti internal. Perlu dicatat bahwa, mengingat peraturan yang berlaku saat ini, wajib pajak tidak menerbitkan faktur internal.

Akibatnya, penyediaan layanan bebas pajak dapat didokumentasikan dengan dokumen apa pun, dan bahkan dimasukkan dalam daftar PPN tanpa mengeluarkan dokumen apa pun.

Layanan gratis untuk kebutuhan sendiri - kewajiban pajak

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengatur peraturan khusus tentang kapan kewajiban pajak timbul dalam hal pemberian pelayanan secara cuma-cuma untuk kebutuhan sendiri. Ini berarti bahwa aturan umum harus diterapkan dalam hal ini. Sebagai akibatnya, jasa bebas pajak untuk penggunaan sendiri harus dilaporkan dalam pernyataan yang relevan untuk periode akuntansi di mana jasa tersebut dilakukan.

Contoh 3.

Pembayar pajak yang menjalankan bengkel mobil mengganti ban musim panas dengan ban musim dingin pada 27 Oktober. Kewajiban pajak untuk manfaat gratis muncul pada tanggal 27 Oktober, yang berarti bahwa pajak yang terutang atas kegiatan ini harus ditunjukkan dalam SPT bulan Oktober.