Catatan PPN - bagaimana cara menyimpannya dengan benar?

Pajak Layanan

Penentuan jumlah pajak atas barang dan jasa yang terutang secara akurat dimungkinkan berkat catatan yang disimpan dengan baik. Juga, jumlah pajak masukan ditentukan berdasarkan catatan PPN. Berdasarkan hal di atas, dapat dilihat betapa pentingnya bagi wajib pajak aktif untuk membuat entri dalam daftar yang relevan dengan cara yang andal dan tanpa cacat. Selain itu, Undang-undang tentang pajak atas barang dan jasa mengatur kebutuhan untuk mencatat juga untuk kategori entitas selain yang disebutkan di atas. pembayar PPN aktif. Daftar PPN berlaku untuk siapa?

Catatan PPN wajib pajak aktif

Wajib Pajak yang wajib membayar pajak yang terutang atas penjualan dan berhak memotong Pajak Masukan (yang disebut Wajib Pajak PPN aktif) wajib melakukan pencatatan secara lengkap untuk keperluan PPN. Sebagai berikut langsung dari isi Seni. 109 paragraf. 3 UU PPN yang disebutkan di atas Wajib Pajak wajib menyimpan catatan yang berisi data yang diperlukan untuk penyusunan SPT dan ringkasan informasi yang benar. Ketentuan tersebut juga menentukan elemen wajib yang harus disertakan dalam setiap catatan. Dokumen tersebut harus memuat, khususnya, data yang diperlukan untuk menentukan subjek dan dasar pengenaan pajak, jumlah pajak yang terutang, penyesuaian pajak keluaran, jumlah pajak masukan yang mengurangi jumlah pajak keluaran, penyesuaian pajak masukan, jumlah pajak masukan jumlah pajak yang harus dibayar ke kantor pajak atau yang dikembalikan dari kantor ini, dan juga data lain yang digunakan untuk mengidentifikasi transaksi individu, termasuk nomor yang dengannya pihak lawan diidentifikasi untuk keperluan pajak atau pajak pertambahan nilai.

Perlu ditambahkan bahwa di bawah undang-undang amandemen, mulai 1 Januari 2018, Seni baru. 109 paragraf. 8a, yang menyatakan bahwa daftar PPN di atas wajib disimpan dalam bentuk elektronik dengan menggunakan program komputer.Perubahan ini diperkenalkan karena kebutuhan untuk mengirimkan kepada otoritas pajak Uniform VAT Control Files, yang berbentuk elektronik. Hal ini secara langsung dinyatakan dalam Art. 82 1b dari Ordonansi Pajak. Peraturan ini menyatakan bahwa badan hukum, unit organisasi tanpa badan hukum dan orang perseorangan yang menyimpan pembukuan pajak dengan menggunakan program komputer wajib, tanpa permintaan otoritas pajak, untuk memberikan informasi kepada Kepala Administrasi Pendapatan Nasional tentang catatan yang disimpan, dengan sarana komunikasi elektronik, tentang sebagaimana dimaksud dalam Seni. 109 paragraf. 3 Undang-Undang PPN, untuk periode bulanan pada tanggal 25 bulan berikutnya setiap bulan berikutnya, menunjukkan bulan yang terkait dengan informasi ini.

Catatan PPN dari wajib pajak yang dibebaskan

Kewajiban untuk menyimpan catatan untuk tujuan PPN juga berlaku untuk entitas yang mendapat manfaat dari pembebasan PPN subjektif. Sesuai dengan Seni. 113 Undang-Undang PPN, pembebasan ini tersedia untuk pembayar pajak yang nilai penjualannya tidak melebihi PLN 200.000 secara total pada tahun pajak sebelumnya. Meskipun badan-badan yang tercakup dalam peraturan di atas tidak harus membayar pajak yang terutang atas penjualan, namun menurut Art. 109 paragraf. 1 Undang-Undang PPN, diharuskan menyimpan catatan penjualan untuk hari tertentu, tetapi selambat-lambatnya sebelum penjualan pada hari berikutnya. Tujuan utama dari memperkenalkan kewajiban ini adalah untuk menentukan saat di mana nilai penjualan yang berhak atas pembebasan pajak dapat terlampaui.

Tidak seperti dalam hal daftar pembayar PPN aktif, ketentuan Undang-undang tidak menentukan persyaratan rinci mengenai struktur dan prinsip menyimpan daftar penjualan yang dibebaskan. Akibatnya, segala bentuk pencatatan diperbolehkan selama tanggal dan volume penjualan dapat ditentukan atas dasar itu. Selain itu, karena wajib pajak yang dibebaskan dari PPN tidak diwajibkan untuk mengirimkan SAF-T, maka register tersebut tidak harus disimpan dalam bentuk elektronik.

Kebetulan, perlu ditekankan bahwa wajib pajak yang secara subyektif dibebaskan dari PPN tidak harus menyimpan catatan barang dan jasa yang dibeli. Daftar seperti itu berlebihan karena mereka secara hukum kehilangan hak untuk memotong pajak masukan.

Kelompok wajib pajak kedua yang tidak harus membayar pajak keluaran karena penjualan adalah entitas yang dibebaskan dari PPN. Pengecualian objektif yang dijelaskan dalam Art. 43 dan seni. 82 UU PPN, karena pelaksanaan kegiatan tertentu yang dikecualikan dari ruang lingkup perpajakan berdasarkan UU. Pengecualian obyektif tidak tergantung pada jumlah omset, yang berarti bahwa untuk kategori wajib pajak ini tidak perlu menyimpan catatan PPN. Pengecualian dari kebutuhan untuk menyimpan hasil rekaman yang relevan langsung dari isi Seni. 109 paragraf. 3 UU PPN.

Catatan PPN dalam hal perolehan barang intra-Masyarakat

Jenis pengecualian khusus dijelaskan dalam Seni. 10 detik 1 poin 2 UU PPN. Kegiatan perolehan barang intra-Masyarakat dilakukan oleh:

  • petani flat-rate untuk kegiatan pertanian mereka,

  • Wajib Pajak yang hanya melakukan kegiatan selain yang dikenakan pajak dan tidak berhak mengurangi jumlah pajak yang terutang sebesar Pajak Masukan atas pembelian barang dan jasa,

  • wajib pajak dibebaskan dari pengenaan pajak,

  • badan hukum yang bukan wajib pajak.

Pengecualian di atas hanya berlaku untuk nilai barang intra-Komunitas hingga PLN 50.000 selama tahun pajak. Akibatnya, melebihi batas yang ditunjukkan menyebabkan perlunya membayar PPN atas perolehan barang intra-Masyarakat, meskipun wajib pajak mendapat manfaat dari pembebasan pajak. Hal ini mengakibatkan kebutuhan untuk memantau nilai barang yang dibeli di bawah Kerangka Investigasi Intra-Komunitas. Kewajiban ini disebut dalam Art. 109 paragraf. 11 Undang-Undang PPN, yang menetapkan bahwa entitas yang dibebaskan dari PPN dan pada saat yang sama melakukan akuisisi barang intra-Komunitas harus menyimpan catatan atas dasar nilai barang yang dibeli oleh mereka dari Negara Anggota lain dapat ditentukan. Daftar PPN harus disimpan sedemikian rupa untuk memastikan bahwa tanggal di mana nilai barang-barang yang dibeli oleh entitas-entitas ini dari Negara-negara Anggota lainnya melebihi PLN 50.000 ditunjukkan.

Catatan penjualan dengan mesin kasir

Sebagai analisis ketentuan seni. 111 detik. 1 Undang-Undang PPN, wajib pajak yang menjual kepada orang perseorangan yang tidak melakukan kegiatan usaha dan petani flat-rate diwajibkan untuk menyimpan catatan omset dan jumlah pajak yang harus dibayar dengan menggunakan mesin kasir. Aturan untuk menyimpan catatan ini, menggunakan keringanan untuk pembelian mesin kasir dan pembebasan kelompok wajib pajak tertentu dari kewajiban menggunakan mesin kasir diatur baik oleh ketentuan Undang-Undang PPN dan Peraturan Menteri Pembangunan. dan Keuangan atas pembebasan dari kewajiban pencatatan dengan menggunakan mesin kasir dan pada mesin kasir.

Akhirnya, perlu dicatat bahwa menurut Art. 112 UU PPN, semua wajib pajak, baik aktif maupun bebas PPN, menyimpan catatan dan semua dokumen yang membantu dalam penyelesaian pajak sampai kewajiban pajak berakhir.