Bagaimana restrukturisasi kewajiban bagi debitur?

Melayani

Bagaimana restrukturisasi kewajiban debitur?

Kami menangani restrukturisasi kewajiban dalam hal memutuskan untuk memasuki proses kebangkrutan dengan kemungkinan menyelesaikan pengaturan. Sebagai bagian dari prosedur kepailitan ini, perlu disajikan cara-cara penataan kembali kewajiban-kewajiban si pailit.

Proposal klasik untuk restrukturisasi kewajiban

UU Kepailitan dan Reorganisasi diatur dalam Art. 270 katalog proposal dasar restrukturisasi kewajiban debitur, yaitu:

1) menunda pelaksanaan kewajiban;

2) membagi pelunasan utang menjadi cicilan;

3) pengurangan jumlah utang;

4) konversi piutang menjadi saham atau saham;

5) perubahan, penggantian atau pencabutan hak untuk mendapatkan klaim tertentu.

Proposal pengaturan lainnya

Usulan pengaturan lainnya juga dapat ditemukan dalam ketentuan UU Kepailitan dan Reorganisasi, sehingga:

  • seni.90 Undang-undang - pengaturan dapat diperpanjang selama pelaksanaannya, jangka waktu larangan penghentian yang terkandung dalam perjanjian sewa atau sewa tempat atau real estat di mana bisnis bangkrut dilakukan. Larangan pemutusan hubungan kerja merupakan masalah yang sangat penting dalam hal pengaturan akan dilakukan atas keuntungan yang telah dicapai oleh perusahaan yang pailit, karena memungkinkan penghapusan hambatan yang muncul untuk pelaksanaan pengaturan, yang dapat berupa cuti paksa dari harta yang diduduki oleh si pailit;

  • seni. 275 - pengambilalihan kekayaan orang-orang yang pailit oleh para kreditur dan pembayaran piutang-piutang dari keuntungan perusahaan yang pailit;

  • seni. 294 paragraf. 2 - kemungkinan untuk memperkenalkan manajemen wajib atas perusahaan yang pailit dalam pengaturan selama pengaturan;

  • seni. 284 - pembentukan keamanan untuk kinerja pengaturan oleh pihak ketiga;

  • pemberian kuasa oleh orang yang pailit untuk jangka waktu yang mencakup pelaksanaan perjanjian. Surat kuasa tersebut berlaku untuk seluruh atau sebagian usaha debitur dalam kepailitan;

  • pemberian kuasa untuk melepaskan harta pailit dalam hal tidak dilaksanakannya pengaturan.