Membangun rumah dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan pengurangan PPN

Pajak Layanan

Wajib pajak yang memiliki real estat sering menggunakan propertinya untuk menjalankan bisnis. Tindakan ini memungkinkan pengurangan pajak masukan atas biaya properti. Namun, timbul pertanyaan apakah mungkin untuk melakukan pengurangan pajak untuk pengeluaran yang dihasilkan dengan membangun rumah yang dimaksudkan untuk menjalankan bisnis? Selain itu, bagaimana jika properti tersebut akan digunakan untuk keperluan hunian dan bisnis?

Aturan umum untuk melakukan pemotongan PPN

Pertama-tama, perlu untuk menunjukkan prinsip umum pengurangan PPN masukan. Nah, seperti yang dinyatakan dalam Art. 86 detik. 1 Undang-Undang PPN, sepanjang barang dan jasa digunakan untuk melakukan kegiatan kena pajak, wajib pajak berhak mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan jumlah pajak masukan. Ketentuan ini menyiratkan kesimpulan langsung bahwa hak untuk memotong pajak masukan hanya tersedia bagi wajib pajak atas barang dan jasa, atas pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk melakukan kegiatan kena pajak. Artinya, pajak masukan yang berkaitan dengan transaksi kena pajak wajib pajak dapat dikurangkan seluruhnya. Aturan tersebut mengecualikan kemungkinan pengurangan pajak masukan terkait barang dan jasa yang tidak digunakan sama sekali untuk melakukan kegiatan kena pajak.

Oleh karena itu, apabila suatu bangunan yang akan didirikan seluruhnya untuk keperluan usaha, maka Wajib Pajak berhak untuk memotong seluruh Pajak Masukan yang timbul dari faktur pembelian yang berkaitan dengan pembangunan bangunan tersebut. Selain itu, perlu dicatat bahwa untuk memperoleh hak untuk memotong PPN, tidak perlu mendaftarkan kegiatan usaha, karena status wajib pajak di bawah PPN dihasilkan dari kenyataan melakukan kegiatan kena pajak.

Contoh 1.

Pemilik tanah berencana untuk membangun rumah yang akan digunakan seluruhnya untuk melakukan kegiatan ekonomi kena pajak. Akibatnya, semua faktur pembelian akan dipotong dari pajak masukan.

Namun, wajib pajak yang memotong PPN dari pengeluaran untuk membangun rumah harus mempertimbangkan beberapa masalah penting. Pertama-tama, hanya faktur yang memberikan hak untuk memotong PPN. Akibatnya, wajib pajak harus memastikan bahwa setiap pengeluaran didokumentasikan dengan faktur, bukan tanda terima. Kedua, rumah setelah pembangunannya harus digunakan hanya untuk keperluan kegiatan ekonomi kena pajak. Jika wajib pajak mengubah tujuan properti dan mulai menggunakannya untuk tujuan pribadi (atau kegiatan yang dibebaskan dari PPN), jumlah pajak yang dipotong perlu disesuaikan. Harus diingat bahwa dalam kasus real estat, periode koreksi adalah 10 tahun.

Membangun rumah yang digunakan baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan bisnis

Tidak jarang sebuah bangunan digunakan untuk tujuan campuran, yaitu berfungsi sebagai tempat tinggal bagi pemilik dan keluarganya, dan pada saat yang sama berfungsi untuk kegiatan bisnis.

Jenis situasi ini disebut dalam Art. 86 detik. 7b Undang-undang PPN, yang darinya mengikuti bahwa dalam hal pengeluaran untuk produksi real estat yang merupakan milik perusahaan wajib pajak tertentu, digunakan baik untuk keperluan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak itu dan untuk tujuan lain, termasuk , khususnya, untuk keperluan pribadi, yang tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan kegiatan ekonomi, pajak masukan dihitung menurut persentase di mana properti digunakan untuk tujuan bisnis.

Oleh karena itu, ketentuan di atas berlaku untuk kasus-kasus di mana real estat tertentu tidak digunakan secara eksklusif untuk tujuan bisnis. Yaitu, menyangkut situasi di mana properti memiliki kegunaan campuran, yaitu digunakan untuk tujuan terkait dan non-bisnis.Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak dapat membebankan pengeluaran tersebut pada bagian rumah yang akan digunakan untuk kegiatan usaha, maka ia berhak untuk mengurangi pajak keluaran sebesar jumlah pajak masukan yang dicantumkan dalam faktur-faktur yang mencatat pengeluaran-pengeluaran tersebut pada bagian yang akan digunakan untuk kegiatan kena pajak, yaitu dari bagian yang akan digunakan untuk kegiatan usaha dan akan berkaitan dengan kegiatan yang dikenai PPN.

Akibatnya, untuk pengeluaran yang dapat dialokasikan ke bagian rumah yang digunakan semata-mata untuk keperluan bisnis, wajib pajak berhak untuk mengurangi jumlah pajak masukan dengan jumlah pajak masukan. Sebaliknya, mengenai pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan oleh wajib pajak untuk bagian-bagian tertentu dari suatu bangunan, ia berhak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan jumlah pajak masukan berdasarkan persentase di mana harta tersebut digunakan untuk kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kena pajak PPN.

Contoh 2.

Wajib pajak membangun rumah yang akan berfungsi baik sebagai tempat tinggal dan akan digunakan untuk tujuan bisnis. Wajib pajak berasumsi bahwa kegiatan ekonomi akan menempati 25% dari luas rumah. Akibatnya, dapat mengurangi 25% dari jumlah pajak masukan dari setiap faktur pembelian. Misalnya, jika jumlah pajak masukan dari faktur adalah PLN 25.000, hanya jumlah PLN 6.250 yang dapat dikurangkan.

Contoh 3.

Wajib pajak membangun rumah yang akan digunakan seluruhnya untuk keperluan bisnis. Jumlah pajak yang dikenakan pada faktur pembelian terkait dengan pembangunan rumah adalah PLN 25.000. Seluruh jumlah tersebut dapat dikurangkan (dengan asumsi bahwa tujuan dari rumah yang dibangun tidak berubah untuk jangka waktu 10 tahun, tidak akan ada kewajiban untuk memperbaiki PPN yang dipotong).